LINGKARPENDIDIDKAN.COM – KOMPAS.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan guru dan dosen untuk tahun 2026 sebesar Rp 178,7 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan pembacaan nota keuangan, Jumat (15/8/2025).
“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun,” kata Prabowo dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/8/2025).
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 757,8 triliun yang diklaim merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Dari anggaran tersebut, lanjut Prabowo, pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Prabowo menegaskan, penggunaan anggaran pendidikan harus tepat sasaran untuk hal-hal penting seperti peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
Adapun anggaran pendidikan juga ditujukkan untuk penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. “Anggaran pendidikan harus tepat sasaran.
Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” ungkapnya. Kendati demikian, hampir setengah dari anggaran pendidikan sebesar anggaran pendidikan akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merespons hal itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan kenaikan anggaran pendidikan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 hampir setengahnya digunakan untuk anggaran program MBG.
Padahal, menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, anggaran pendidikan sudah mengalami kenaikan sebesar 4,63 persen menjadi Rp 757,8 triliun dibandingkan anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 724,3 triliun.
“Namun P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp 757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2 persen untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Satriwan dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
Satriwan menilai, besarnya anggaran pendidikan kurang tepat sasaran jika hanya fokus untuk MGB. Padahal masih banyak yang lebih penting untuk dibiayai negara.
Antara lain, kata Satriwan, pemerintah belum fokus terhadap pembenahan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Buktinya saja Kemdikdasmen hanya mendapat alokasi 33,5 triliun atau sekitar 4,6 persen saja dari 20 persen APBN 2025 untuk pendidikan,” ujarnya.
Menurut Satriwan, seharusnya anggaran MBG tidak boleh diambil dari anggaran pendidikan 20 persen, mengingat anggaran MBG tidak secara langsung atau eksplisit diperintahkan oleh konstitusi.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via(Red)