LINGKARPENDIDIKAN.COM – TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 160 guru yang bertugas di Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia menyatakan mengundurkan diri. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa alasan utama pengunduran diri tersebut adalah lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili para guru.
Fenomena pengunduran diri massal ini terjadi kurang dari sebulan setelah program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025.Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar, yakni dengan menurunkan guru cadangan dari kalangan calon pendidik yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Para guru yang mengundurkan diri memilih keluar karena penempatan mereka yang jauh. Namun, kami telah menyiapkan pengganti dari para calon guru yang mengikuti pendidikan profesi,” kata Mensos Gus Ipul di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Senin, 28 Juli 2025
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menilai bahwa penempatan lokasi mengajar tanpa melibatkan konsultasi dengan para guru merupakan langkah yang tidak profesional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memperhatikan kepentingan baik guru maupun siswa.
Ia menegaskan bahwa para guru seharusnya memiliki hak untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu lokasi tempat mereka akan mengajar. Singgih pun mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan guru di Sekolah Rakyat.”Saya mendesak pemerintah segera menangani masalah ini dan mencari solusi untuk mencegah kejadian serupa,” katanya pada Selasa, 29 Juli 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa ketersediaan guru untuk Sekolah Rakyat masih mencukupi, meski ratusan pengajar dilaporkan mengundurkan diri.
“Enggak ada masalah, karena stok guru (yang) ada di Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) itu sangat besar,” kata Menko Muhaimin saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Gelora Bung Karno, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu.
Ia menambahkan bahwa jumlah guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sangat besar, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait kekurangan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.
“Yang sudah PPG itu stoknya sudah sangat besar, sehingga Insya Allah kita enggak pernah kekurangan guru untuk Sekolah Rakyat,” kata Menko Muhaimin.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa lebih dari 50.000 guru yang telah menyelesaikan PPG namun belum mendapatkan penempatan siap menggantikan posisi guru yang mundur.
“Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses PPG yang belum mendapatkan penempatan,” ujar Mensos di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Juli. Menurut data terakhir yang diterimanya, tercatat sebanyak 140 guru Sekolah Rakyat memilih mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai lokasi.
“Memang dalam perjalanannya, ini saya mohon ditulis lebih utuh, ada sekitar 140 guru data terakhir yang mengundurkan diri setelah seleksi, itu dari berbagai titik sekolah,” ujar Mensos.
Dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan di Sekolah Rakyat, sebanyak 140 guru diantaranya memilih mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili.
Meski demikian, Saifullah memastikan bahwa posisi guru yang mundur akan segera digantikan. “Yang mengundurkan diri tetap kami hormati, karena sebagian besar alasannya berkaitan dengan jarak tempat tinggal. Tapi penggantinya sudah disiapkan,” ujarnya.(Red)