LINGKARPENDIDDIKAN.COM – SETIAP 17 Agustus, kita memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia dengan gegap gempita. Namun, di balik semarak upacara dan parade, kita jarang bertanya: apakah makna kemerdekaan sungguh hadir dalam kehidupan anak-anak Indonesia terutama mereka yang berada di usia paling dini? Kemerdekaan bukan hanya soal terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga pembebasan dari ketertinggalan, kebodohan, dan ketidakadilan struktural. Jika definisi itu kita pegang, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semestinya menjadi garda terdepan dalam mengisi dan menjadi fondasi strategi bangsa yang telah merdeka untuk menjadi bangsa maju dengan SDM yang mumpuni di bidangnya.
Perubahan besar terjadi pada tahun ini, perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 menyatakan wajib belajar 13 tahun, melalui enam tahun di SD, tiga tahun di SMP, dan tiga tahun di SMA, dan satu tahun pra-SD, merupakan satu bentuk keberpihakan pada PAUD yang perlu kita apresiasi.
Namun, kita juga perlu waspada bahwa kebijakan ini berpotensi multitafsir. Pertama, dimaknai bahwa kita hanya perlu fokus pada usia 5-6 tahun sehingga akan dimungkinkan meninggalkan usia yang lebih muda (0-5 tahun). Kedua, dapat dimaknai secara positif bahwa wajib belajar 13 tahun adalah kebijakan yang dapat memastikan akses terhadap PAUD untuk semua anak usia dini di Indonesia.
PAUD adalah intervensi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin yang mendapat layanan PAUD berkualitas memiliki peluang lebih besar untuk sukses di pendidikan formal. Ini akan memperkuat mobilitas sosial dan menjadi fondasi keadilan dalam jangka panjang. Usia 0-6 tahun merupakan periode krusial dalam perkembangan manusia. Pada fase ini, otak anak berkembang pesat, membentuk fondasi awal bagi kemampuan belajar, berpikir, berinteraksi, dan mengelola emosi.
Para ahli sering menyebut tahap ini sebagai The Golden Age, yakni masa dengan potensi perkembangan yang sangat tinggi jika diberi stimulasi yang tepat. Meskipun perkembangan tetap berlanjut di tahap usia berikutnya, peluang untuk membangun dasar-dasar penting bagi keberhasilan jangka panjang paling efektif terjadi pada periode ini. Kebijakan wajib belajar 13 tahun cukup menjanjikan jika dimaknai secara positif. Namun, jika mengacu pada fakta di lapangan agaknya masih jauh dari harapan. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD hanya sekitar 36,03 persen anak usia dini yang mengakses layanan PAUD yang memenuhi standar mutu.
Mayoritas satuan PAUD dikelola masyarakat secara swadaya dengan dukungan minimal dari negara. Banyak guru PAUD belum tersertifikasi atau tidak mendapatkan pelatihan berbasis pedagogi anak usia dini. Lebih ironis lagi masih banyak lembaga PAUD yang menerapkan capaian akademis terlalu dini. Anak-anak ditargetkan sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, bahkan sebelum mereka cukup usia untuk memahami konsep-konsep dasarnya. Bimbel/bimba (bimbingan belajar) untuk anak usia dini makin menjamur, daripada layanan PAUD. Bermain, yang seharusnya menjadi metode utama pembelajaran anak usia dini, justru dianggap sebagai kegiatan selingan atau pengisi waktu.(Red)