LINGKARPENDIDIKAN.COM – KOMPAS.com – Bahasa Portugis menjadi topik hangat di tengah masyarakat setelah Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (23/10/2025) lalu. Prabowo mengatakan bahasa nasional Brasil tersebut akan jadi prioritas dalam pendidikan Indonesia.
“Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita karena kita ingin hubungan ini lebih baik,” ucap Prabowo, dilansir Kompas.com. Tak dapat dipungkiri pro dan kontra muncul di tengah publik.
Sementara sebagaimana diketahui di Indonesia selain bahasa Ibu Pertiwi murid sekolah juga mempelajari bahasa asing utama yakni bahasa Inggris. Meskipun baru akan menjadi mapel (mata pelajaran) wajib mulai tahun ajaran 2027/2028. Lantas seberapa perlukah bahasa Portugis untuk menjadi prioritas bagi pendidikan kita?
Celaka bila jadi mapel wajib Pengamat pendidikan Ina Liem berpendapat pernyataan Presiden Prabowo tersebut lebih mengarah sebagai simbol hubungan bilateral, bukan sesuatu yang perlu ditindaklanjuti ke dalam kurikulum.
Menurutnya jika siswa punya banyak pilihan kegiatan ekstrakurikuler bahasa asing, itu merupakan hal yang baik agar mereka terbuka wawasannya terhadap dunia. Akan tetapi, kata Ina bukan berarti setiap kali ada tren baru harus otomatis menjadi mata pelajaran wajib.
“Justru kalau setiap isu baru selalu direspons dengan menambah mata pelajaran, itu tanda kita masih terjebak pola pikir content-based dan linier. Padahal semangat Kurikulum Merdeka justru project-based dan interdisipliner, bukan menambah isi, tapi mengaitkan pengetahuan lintas bidang dan melatih siswa berpikir kritis lewat proyek yang bermakna,” jelas Ina Liem melalui pesan teks, Minggu (26/10/2025).
Namun bila ide ini tetap serius diinstruksikan, Ina menekankan bahwa keputusan Mendikdasmen sangat berpengaruh. “Kalau menterinya paham bahwa Kurikulum Merdeka itu project-based dan interdisipliner, harusnya tidak akan menjadikan bahasa Portugis sebagai mapel wajib.
Tapi kalau menterinya sendiri masih berpikir content-based, setiap ada ide baru langsung ditambah jadi mata pelajaran, ya celaka. Lama-lama anak-anak bisa punya 50 mapel,” tutur Ina. Padahal, waktu anak-anak dalam 24 jam sehari sudah sangat padat. Kata Ina, apakah masih harus dijejali berbagai konten tanpa ruang berpikir, bereksperimen, dan beristirahat?
“Kebijakan pendidikan tidak boleh ABS (Asal Bapak Senang). Harus berbasis prinsip dan filosofi kurikulum, bukan sekadar reaksi spontan terhadap tren atau hubungan diplomatik. Kalau semangatnya masih “asal patuh pada perintah,” ya pendidikan kita akan makin tidak terarah,” pungkas CEO Jurusanku ini.
Yang paling perlu dan berdampak Senada dengan Ina, pengamat pendidikan Bukik Setiawan yang merupakan pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan menyatakan semua hal baik tentu boleh diajarkan di sekolah, termasuk bahasa Portugis. Bukik berujar, tetapi dalam pendidikan, yang penting bukan sekadar apa yang baik.
“Melainkan ‘apa yang paling perlu dan paling berdampak’. Karena waktu belajar murid terbatas, maka kita perlu mempertimbangkan prioritas, apa yang paling dibutuhkan untuk masa depan mereka, sesuai konteks Indonesia hari ini,” kata Bukik dalam pesan teks, Minggu.(Red)