LINGKARPENDIDIKAN.COM – KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah disorot karena menimbulkan beberapa masalah baru termasuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Program MBG ini merupakan gagasan Presiden Prabowo dan sudah berjalan selama 10 bulan. Program MBG bertujuan meningkatkan dan memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia terutama anak yang berasal dari golongan yang kurang. Namun kenyataannya justru lain, makanan kurang variatif dan kurang memenuhi gizi.
Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM (Universitas Gadjah Mada) Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A berpendapat, belajar dari pengalaman di negara maju, Makan Bergizi Gratis atau MBG sejatinya merupakan ide yang bagus. Program ini sesungguhnya memberikan banyak manfaat, pertama setidaknya bertujuan memperbaiki gizi anak di usia pertumbuhan melalui asupan yang cukup.
Manfaat program MBG Kedua, membangun kohesi sosial karena anak mendapatkan makanan yang sama, dan harapannya akan tumbuh empati dan kepedulian sosial. Ketiga, melalui program ini memberi pelajaran anak berperilaku tertib saat mengantri mengambil makanan, dan membersihkan makanan.
Keempat, anak tumbuh sikap bertanggung jawab untuk mengambil secukupnya, dan bertanggung jawab untuk tidak membuang-buang makanan. Kelima, memberikan multiplier effect pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan, dan keenam, terciptanya lapangan kerja serta mencegah urbanisasi.
“Tantangannya di implementasi, persoalan muncul bukan pada ide besar, tetapi pada delivery mechanism sehingga belakangan ini muncul pandangan negatif dan berbagai kasus keracunan muncul,
Program MBG dilaksanakan melalui kantin sekolah Agus Sartono berpandangan ada baiknya daerah-daerah diberikan kewenangan sesuai undang-undang, dan Badan Gizi Nasional (BGN) hanya melakukan monitoring. Dengan cara dan pemberdayaan Pemerintahan Daerah, menurutnya, akan menjamin kemudahan dalam koordinasi dan tingkat keberhasilan akan jauh lebih baik.
Belajar dari praktik baik negara maju, kata Agus Sartono, program MBG dilaksanakan melalui kantin sekolah. Cara ini, disebutnya, lebih baik dibanding dengan cara atau sistem sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini. Melalui kantin sekolah maka makanan akan tersaji fresh, dan menghindari makanan basi.
Dengan skala relatif kecil dan lebih terkontrol mestinya cara-cara seperti ini bisa dilakukan di Indonesia. “Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” urainya.
Jika itu diterapkan, lanjut Agus, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik.
(Red
