LINGKARPENDIDIKAN.COM – KOMPAS.com – Kementerian Transmigrasi akan memperluas kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau warga transmigran untuk bekerja di luar negeri khususnya di Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara usai bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN). Iftitah menuturkan, pihaknya memberikan dukungan penuh pada para transmigran yang ingin belajar dan magang ke Jepang. Kemudian setelah selesai magang bisa kembali ke daerahnya dan membangun daerah transmigrasinya.
Jepang butuh banyak tenaga kerja “Kami ingin pada para warga transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan ada beberapa skema ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau bahkan 10 tahun untuk kemudian mereka nanti diberdayakan, balik lagi ke kawasan transmigrasi,” kata Iftitah dikutip dari laman resmi Kementrans, Selasa (30/9/2025).
Menurut Iftitah, saat ini Jepang membutuhkan tenaga kerja hingga 40.000 orang dari Indonesia, namun yang baru terpenuhi hanya 25.000 tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, kelautan, konstruksi, dan perawatan. Jumlah transmigran yang bekerja di Jepang saat ini sebesar kurang lebih 100 pekerja dengan gaji sebesar Rp 25 – 55 juta per bulan. “Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang sangat nge-value (menilai) tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya,” ujarnya.
“Bahkan kita dianggap nomor satu di antara bangsa-bangsa yang lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang,” lanjut dia.
Jepang punya banyak lahan pertanian dan hasil laut Selain itu, Iftitah mengatakan, saat ini Jepang juga memiliki kebutuhan banyak lahan pertanian dan hasil laut.
Oleh karena itu, Jepang menawarkan agar tenaga kerja Indonesia melakukan magang selama 3-5 tahun.
Sehingga akan ada keuntungan ganda yakni skill yang betul-betul nanti terlatih dari teknologi dan sistem kerja budaya Jepang dan investor yang nanti akan berinvestasi di Indonesia di kawasan transmigrasi.
“Itu kira-kira pembicaraan yang kami lakukan. Sebagai langkah konkret, Insya Allah bulan Oktober mereka akan datang ke Indonesia untuk kita melakukan (penandatanganan) nota kesepahaman,” jelas Iftitah.
(Red)