LINGKARPENDIDIKAN.COM – KOMPAS.com – Aksi demonstrasi yang terjadi selama seminggu ke belakang memicu publik dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengungkapkan aspirasinya.Salah satunya datang dari lapisan akademisi, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Slamet Rosyadi.
Slamet menilai bahwa situasi dan amarah akan menjadi tidak terkendali jika aksi demonstrasi tidak ditangani dengan baik. Salah satunya dari aparat keamanan ketika melakukan penanganan langsung di lapangan atau titik aksi unjuk rasa.
“Aparat penegak ketertiban harus hati-hati ketika menghadapi masalah. Jangan sampai justru melakukan blunder,” ujar Slamet, dikutip dari Antara News, Senin (1/9/2025).
Jangan sampai timbulkan korban Dekan sekaligus pakar kebijakan publik asal Universitas Jenderal Soedirman itu turut mengingatkan pemerintah selain aparat keamanan. “Pemerintah harus fokus mengendalikan situasi, jangan sampai menimbulkan jatuhnya korban,” tegasnya.
Ia meminta mereka untuk memberikan perhatian secara serius pada persoalan yang dituntut oleh masyarakat. Antara lain, ketimpangan sosial yang diberlakukan perihal tunjangan gaji dan pajak.
“Pemerintah harus menanggapi ini secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR-RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara,” jelasnya.
Pihak UNS ingatkan pemerintah Tak hanya datang dari Unsoed, Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) juga menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap pada Senin (1/9/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Rektor, Hartono, dan didampingi oleh Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Profesor (DP), Senat Akademik (SA), serta Pimpinan Fakultas. Dalam pernyataannya, UNS mengingatkan DPR dan pemerintah agar lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi.
Termasuk, pengadaan peninjauan ulang atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, keadilan sosial, dan demokrasi. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil serta menghindari tindakan represif terhadap masyarakat.
UNS juga menyampaikan dukungannya atas aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai. Pihak kampus pun turut menyampaikan belasungkawa atas korban-korban dalam aksi unjuk rasa ini.
Alasan kemarahan publik menurut dekan FISIP Unsoed
Menurutnya, kenaikan pajak dan tunjangan secara beriringan menimbulkan amarah pada masyarakat karena memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi.
Alih-alih memperluas ketimpangan yang ada, pemerintah dinilai seharusnya fokus untuk menyediakan program subsidi atau program lainnya yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.
Tidak seperti pajak yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pejabat, begitu ungkap Slamet Rosyadi. Permasalahan ini baru akarnya saja.
Ketika di lapangan, ada korban jiwa, yang justru meningkatkan amarah publik pada pemerintah dan aparat keamanan. Menjadikannya bumerang bagi keduanya. Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan.
(Red)