LINGKARPENDIDIKAN.COM – KOMPAS.com – Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) memaparkan hasil audiensi dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (26/8/2025) terkait lima poin tentang pendidikan. Audiensi berjalan sekitar tiga jam di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat dihadiri 40 orang anggota ADAKSI dari berbagai daerah.
Ketua DPW ADAKSI Jakarta, Jawa, Banten, Imam Akhmad mengaku sebenarnya tidak seutuhnya puas karena tidak bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara langsung.
“Ada banyak hal yang kita tanggapi sebenarnya berkaitan dengan pernyataan Bu Menteri walaupun memang kita sudah paham pasti Bu Menteri itu tidak ada iktikad buruk. Itu mungkin saja komunikasi yang kita lihat dari media dan kita tidak hadir langsung di tempat itu,” kata Imam usai audiensi.
Namun ia berterima kasih staf Kemenkeu telah menerima kedatangan ADAKSI dan menyambut dengan baik.
Artikel Kompas.id Salah satu pihak Kemenkeu tersebut adalah Kepala Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat, Endang Unandar. Kemenkeu menyatakan akan mengawal isu-isu yang disampaikan dalam aspirasi. “Karena segala peraturan itu bukan hanya di Kemenkeu katanya.
Terakhir kan tukin itu dari Kemdikti selanjutnya dari Kemenkeu dan dari Kemen Pan-RB mereka diskusi semuanya dan ke depan mereka juga akan mengawal beberapa aspirasi ini, yaitu tentang Tukin for all akan dikaji kembali,” ungkap Imam.
“Dan tentang kapitalisasi pendidikan ini, yaitu tentang klasterisasi pendidikan. Jadi mereka akan mengawal tadi jawabannya mereka karena ini bukan hanya satu kementerian saja,” sambung Imam.
Sebelum audiensi ADAKSI lebih dahulu memajang 63 papan bunga ucapan selamat ulang tahun ke-63 untuk Sri Mulyani yang dikirim oleh dewan perwakilan ADAKSI dari berbagai daerah di Indonesia. Namun karena antusisas yang tinggi dari para anggota, papan bunga itu bertambah sampai sekitar 100 totalnya.
5 aspirasi yang disampaikan ADAKSI Adapun lima poin aspirasi ADAKSI adalah sebagai berikut:
1. Hentikan kapitalisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan sebuah komersialisasi
2. Seruan agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) diturunkan untuk meringankan beban mahasiswa dan orangtua.
3. Menuntut pengalokasian untuk pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN Kemendikti-Saintek yang tidak dibayarkan dari tahun 2020-2024.
4. Menuntut pengalokasian pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN untuk semua dosen PTN, tidak memandang klasterisasi/kategori kampus Satker, BLU, dar PTN-BH.
5. Dorongan untuk pengalokasian kenaikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi tenaga pendidik.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi.
(Red)